Kirimkan Karya Tulis Ilmiah (KTI) anda…Segera…!!!

HARMONISASI TARIF VS KESIAPAN REGULASI TEKNIS DALAM KERANGKA AFTA & ACFTA

A. PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK (HTBMI) 2005-2010

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri serta mengantisipasi liberalisasi perdagangan internasional, pemerintah memiliki suatu program yang dikenal dengan Harmonisasi Tarif Bea Masuk Indonesia (HTBMI) yaitu penetapan tingkat tarif bea masuk dimana tarif bea masuk produk hulu lebih rendah dari produk antara dan produk antara lebih rendah dari produk hilir (bersifat eskalasi). Tingkat tarif yang bersifat eskalasi tersebut dimaksudkan agar struktur industri menjadi semakin kokoh. Untuk kepentingan nasional yang lebih besar, tingkat tarif produk hulu bisa lebih besar daripada produk hilirnya. Namun untuk menjaga daya saing produk hilirnya pemerintah dapat memberi kompensasi bea masuk yang ditanggung oleh pemerintah terutama bagi industri yang bahan bakunya belum dibuat di dalam negeri. HTBMI dilakukan secara bertahap melalui pola penjadwalan tarif bea
masuk.
Program HTBMI bertujuan untuk :
1. Peningkatan efisiensi dan daya saing industri
2. Perlakuan yang adil bagi seluruh industri
3. Kepastian berusaha bagi investor
4. Menganti sipasi globalisasi ekonomi
5. Meningkatkan efisiensi administrasi kepabeanan & pencegahan penyelundupan


Dengan program HTBMI diharapkan pada tahun 2010 tarif bea masuk yang berlaku akan menjadi harmonis (tidak harus bersifat eskalasi), rendah (untuk menganti sipasi liberalisasi perdagangan), uniform (untuk tujuan efi siensi administrasi Kepabeanan), dan terjadwal (dengan memperhatikan dayasaing industri dalam negeri dikaitkan dengan road map industri). PelaksanaanHTBMI dilakukan secara bertahap untuk keseluruhan pos tarif sejumlah 11.171 pos tarif dengan bola penurunan tarif bea masuk mulai tahun 2005 sampai dengan 2010 :

1. HTBMI Tahap I

Tahap ini merupakan program penurunan tarif bea masuk yang mencakup sektor primer dan beberapa sektor industri sejumlah 1.964 pos tarif. Dasar hukum yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2005.

2. HTBMI Tahap II
Tahap ini merupakan program penurunan tarif bea masuk untuk sektor industri sebanyak 9.207 pos tarif. Dasar hukum yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2005 yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2006.

B. KETERKAITAN ANTARA PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK INDONESIA DENGAN ASEAN FREE TRADE AGREEMENT (AFTA) & ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)

HTBMI merupakan program penjadwalan penetapan tarif bea masuk Most Favoured Nati on (MFN). Tarif MFN adalah tarif bea masuk yang berlaku umum untuk semua negara. Bagi negara yang belum memiliki suatu kerjasama FTA dengan Indonesia, maka tarif bea masuk yang digunakan dalam perdagangan barangnya menggunakan tarif MFN. Sedangkan bagi negara yang telah bergabung dalam suatu kesepakatan FTA dengan Indonesia, maka dapat menggunakan tarif preferensial yang telah disepakati sebelumnya. Untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, memberikan kepasti an hukum bagi investor, memberikan perlindungan bagi konsumen, dan meningkatkan efisiensi administrasi kepabeanan, maka tarif MFN akan disesuaikan secara bertahap sehingga menjadi lebih harmonis, rendah, dan uniform di tahun 2010 melalui Program HTBMI. Dengan penjelasan di atas, terkesan bahwa penetapan tarif
nasional (MFN) dalam program HTBMI terlihat ti dak terkait dengan penetapan tarif preferensial, padahal dalam kenyataannya penetapan tarif nasional (MFN) dalam program HTBMI sangat terkait dengan penetapan tarif preferensial. Jika produk yang telah disepakati dalam suatu kesepakatan FTA memiliki ti ngkat tarif bea masuk rendah dan produk tersebut banyak di impor dari partner kerjasama FTA, maka strategi dalam penetapan tarif MFN pada program HTBMI untuk produk itu tidak dapat diti ngkatkan. Sebagai contoh dengan adanya ACFTA, produk baja asal impor China membanjiri pasar dalam negeri sehingga produk baja dalam negeri ti dak berdaya saing. Produsen baja dalam negeri mengusulkan agar pemerintah menetapkan suatu kebijakan tarif yaitu dengan menaikkan tarif bea masuk untuk produk baja. Hal ini ti dak mudah diterapkan karena pemerintah hanya dapat menaikkan tarif bea masuk MFN dan hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan karena importir tetap dengan leluasa mengimpor produk baja menggunakan tarif preferensial (ACFTA). Pada prinsipnya penetapan tarif FTA harus lebih rendah daripada tarif MFN.

Dalam kesepakatan AFTA, tarif bea masuk untuk semua jenis produk sudah harus 0% terhitung mulai 1 Januari 2010. Demikian pula yang terjadi dalam kesepakatan ACFTA, dimana produk-produk yang masuk dalam ketegori Normal Track 1, tarif bea masuknya sudah harus 0% pada 1 Januari 2010. Namun perkembangannya, kondisi industri saat kesepakatan tersebut disetujui sangat berbeda dengan kondisi pada saat ini. Krisis ekonomi yang melanda dunia mengakibatkan beberapa industri—yang pada awal perjanjian ACFTA mempunyai daya saing yang kuat—mengalami penurunan daya saing yang cukup signifikan sehingga sulit bersaing terutama menghadapi produk-produk dari China. Dasar pertimbangan inilah yang makin menguatkan Kementerian Perindustrian untuk mengusulkan modifikasi komitmen Indonesia dalam AC-FTA dan CEPT-AFTA dengan menunda penghapusan tarif bea masuk beberapa pos tarif dalam kesepakatan tersebut yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu bersaing dengan para mitra dagang.

Menteri Perindustrian telah menyampaikan surat kepada Menteri Perdagangan perihal usulan modifikasi konsesi tarif ASEAN-China Free Trade Agreement yang intinya meminta agar untuk beberapa produk besi baja yang termasuk dalam kategori Normal Track 1 dan Normal Track 2 dapat ditunda pemberlakukan tarif 0% seperti halnya untuk produk yang masuk ke dalam kategori Sensitive Track (tarif bea masuknya 0% – 5% pada tahun 2018). Selain besi baja, permintaan penundaan penurunan tarif pada cabang industri lainnya seperti elektronika, tekstil, permesinan, furniture, jamu, kosmetika, alas kaki, produk industri kecil, dan petrokimia. Menindaklanjuti surat Menteri Perindustrian, Kementerian Perindustrian juga menyusun data-data yang dapat mendukung usulan modifikasi konsesus tersebut.

Selain telah dibentuk Tim Koordinasi yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan tiga Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan untuk menyusun strategi baru dalam mengatasi banyaknya produk-produk China di pasar domestik. Strategi ini terdiri dari beberapa langkah antara lain :

  • Pemantauan di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia atas barang-barang yang mendapatkanfasilitas terkait ACFTA
  • Melakukan pengawasan pasar domestik, praktek penyelundupan, anti dumping, dan surat keterangan asal barang
  • Memberikan penguatan terhadap industri yang terkena dampak ACFTA
  • Meningkatkan upaya ekspor produk Indonesia ke berbagai negara yang menjadi peluang pasar
  • Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha/asosiasi
  • Mengopti malkan instrument trade remedy seperti safeguard, anti dumping, SNI, dll
  • Dalam hal ini perusahaan juga diminta untuk terus meningkatkan efisiensi di tingkat operasional

Terkait dengan SNI, saat ini Kementerian Perindustrian telah menyiapkan perumusan SNI wajib baru untuk 13 produk dari 51 SNI Wajib yang saat ini berlaku. Seluruh SNI wajib baru ini sebagian besar merupakan produk-produk manufaktur yang paling banyak mengalami overlap dengan produk-produk asal China yang beredar di pasaran, seperti baja, mainan anak-anak, motor bakar, kabel, hingga korek api gas. Perumusan SNI wajib berpatokan pada empat kriteria utama yakni kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan, melalui pengawasan lembaga sertifikasi produk (LS-Pro) dan lembaga inspeksi/laboratorium penguji, baik dari dalam maupun luar negeri yang dikoordinasikan oleh BPPI. Terkait penyederhanaan prosedur, pemerintah juga tengah merampungkan penyederhanaan prosedur serti fi kasi SNI. Nantinya, proses mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang saat ini memakan total waktu rata-rata hingga 41 hari akan dipangkas menjadi 30 hari.

Selain itu, untuk membantu sektor industri dalam meningkatkan daya saingnya, Pemerintah juga memberikan beberapa insentif antara lain :

  • Insentif PPh bagi industri tertentu di daerah tertentu (PP No.62 tahun 2008)
  • Pembebasan bea masuk atas impor barang modal & bahan penolong (PMK No.176 tahun 2009 sebagai pengganti PMK 135 tahun 2000)
  • Pembebasan PPN atas barang modal termasuk mesin dan peralatannya (PP No.7 tahun 2007)
  • Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk bahan baku yang belum diproduksi dalam negeri
  • Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) untuk industri strategis yang mengalami tekanan persaingan dari industri sejenis negara lain.

Sumber : Niken Triwulandari

Gambaran Umum Global Warming, Efek dan Cara Untuk Mencegah Pemanasan Global Dunia

Kita semua sama-sama tahu bahwa pemanasan global sedang terjadi. IPCC melaporkan peneliti annya bahwa peningkatan suhu sudah 0,15 – 0,3o C. Jika peningkatan suhu itu terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2040 (33 tahun dari sekarang) lapisan es di kutub-kutub bumi akan habis meleleh. Dan jika bumi masih terus memanas, pada tahun 2050 akan terjadi kekurangan air tawar, sehingga kelaparan pun akan meluas di seantero jagat.

Udara akan sangat panas, jutaan orang berebut air dan makanan. Napas tersengal oleh asap dan debu. Rumah-rumah dipesisir terendam air laut. Luapan air laut makin lama makin luas, sehingga akhirnya menelan seluruh pulau. Harta benda akan lenyap, begitu pula nyawa manusia.

Hasil studi yang dilakukan ilmuwan di Pusat Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut, Insti tut Teknologi Bandung, pun tak kalah mengerikan. Ternyata, permukaan air laut Teluk Jakarta meningkat seti nggi 0,8 cm. Jika suhu bumi terus meningkat, maka diperkirakan, pada tahun 2050 daera-daerah di Jakarta (seperti : Kosambi, Penjaringan, dan Cilincing) dan Bekasi (seperti : Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya) akan terendam semuanya.

Yah….. kita semua sudah mengetahui itu… dan sebagian orang tetap mencoba untuk memberitahukan bahwa kejadian ini benar-benar sedang terjadi… namun tetap tidak sedikit orang yang masih ti dak peduli. Mungkin karena kita masih merasa nyaman dengan keadaan sekarang…bisa menikamti semuanya mulai dari makanan, air, udara, daratan dan kehidupan sosial yang masih cukup damai.

Lalu bagaimana jika 10 tahun lagi, atau 20 tahun, atau sampai 30 tahun lagi. Perubahan yang signifikan tidak akan terjadi saat ini karena kita semua masih menganggap ini hal yang biasa, tapi kita akan menjadi manusia yang sangat bodoh jika kita ti dak terus mencoba untuk menginformasikan ini.

Yang kita lakukan …..

Ada beberapa cara mudah, yaitu ;

1. Matikan listrik. (jika tidak digunakan, jangan tinggalkan alat elektronik dalam keadaan standby. Cabut charger telepon genggam dari stop kontak. Meski listrik tidak mengeluarkan emisi karbon, pembangkit listrik PLN menggunakan bahan bakar fosil penyumbang besar emisi).
2. Ganti bohlam lampu ke jenis CFL, sesuai daya listrik. (Meski harganya agak mahal namun lampu ini lebih hemat listrik dan awet).
3. Bersihkan lampu (debu bisa mengurangi ti ngkat penerangan hingga 5%).
4. Jika terpaksa memakai AC sebaiknya tutup pintu dan jendela selama AC menyala. (Atur suhu sejuk secukupnya, sekitar 21-24o C).
5. Gunakan ti mer untuk AC,microwave,oven,magic jar,dll.
6. Alihkan panas limbah mesin AC untuk mengoperasikan water-heater.
7. Tanam pohon di lingkungan sekitar Anda.
8. Jemur pakaian di luar. Angin dan panas matahari lebih baik keti mbang memakai mesin (dryer) yang banyak mengeluarkan emisi karbon.
9. Gunakan kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara.
10. Hemat penggunaan kertas karena bahan bakunya berasal dari kayu.
11. Say no to plastic. Hampir semua sampah plastik menghasilkan gas berbahaya ketika dibakar. Atau kita juga dapat membantu mengumpulkannya untuk didaur ulang kembali.
12. Sebarkan berita ini kepada orang-orang di sekitar Anda, agar mereka turut berperan serta dalam menyelamatkan bumi.

Sumber: Bumi_cool-love_earth

Nanoteknologi dalam Mendukung Green Industry

Baca pos ini lebih lanjut

Green Industry

adalah sebuah istilah yang dikenal melalui International Conference on Green Industry in Asia di Manila, Filipina tahun 2009, atas kerjasama antara United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Environment Programme (UNEP), International Labour Organization (ILO), dan dihadiri 22 negara termasuk Indonesia.
Salah satu output dari pertemuan tersebut adalah dokumen Manila Declaration on Green Industry in Asia.
Deklarasi Manila tersebut bersifat nonlegally binding, dan merupakan komitmen bersama negara-negara di Asia
dalam upaya penanganan masalah lingkungan hidup melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan emisi gas karbon utamanya disektor industri. Efisiensi sumberdaya dapat dilakukan dengan menerapkan 3R (reduce, reuse, dan recycle) yang merupakan inti dari cleaner production, sedangkan rendah karbon dapat dicapai dengan menerapkan CO2 emission reduction yang sejalan denganClean Development Mechanism (CDM); effisiensi energi dan diversifikasi dalam rangka mendapatkan energi terbarukan. Green Industry adalah komitmen setiap industri untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan akibat proses produksi dan produk yang dihasilkannya melalui efisiensi penggunaan sumberdaya secara terus menerus serta bersifat rendah karbon yang diterapkan pada pemilihan bahan baku, proses produksi, produk akhir, dan pelayanan di suatu kegiatan/industri (www.unido.org).

Green industry merupakan konsep pengembangan industri yang berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan, dan
sosial, dimana seti ap jenis industri berpotensi untuk “green”. Dalam Rencana Aksi Deklarasi Manila, telah dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mereduksi intensitas penggunanan sumberdaya alam dan emisi karbon dari sektor industri di Asia, serta memonitor upaya-upaya dalam skala nasional. Dalam deklarasi tersebut, pilar-pilar yang tercakup dalam green industry adalah produksi bersih produk dan layanan yang berwawasan lingkungan serta pertumbuhan dan daya saing. Secara menyeluruh, konsep green industry merupakan cara pengembangan sektor industri yang berkesinambungan, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial (EPS, 2009). Industri-industri yang dapat menerapkan green industry adalah industri yang bergerak di sektor “envirinmental good” dan jasa, meliputi : industri pendaur ulang, pengolah limbah, pemusnah limbah, pengangkut limbah, konsultan lingkungan, industri pengolah air limbah, pengendali pencemaran udara, peralatan pengolah limbah, industri manufaktur dan instalasi peralatan energi yang terbarukan, konsultan energi, laboratorium khusus pengukuran dan analisa lingkungan, dan industri yang memproduksi teknologi bersih. Menurut OECD, konsumsi sumber daya alam per kapita di wilayah Asia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju (OECD). Sedangkan dilihat dari intensitas konsumsi sumber daya untuk menghasilkan satu satuan GDP sebesar dua kali dari intensitas konsumsi sumber daya di Eropa dan Amerika Utara. Dengan demikian, masih ada peluang untuk meningkatkan efisiensi sumber daya di Asia. Dengan melakukan efisiensi sumber daya terutama di sektor industri antara lain melalui 3R dan penggunaan low carbon resources, maka akan menurunkan biaya produksi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing internasional serta mencapai target di bidang lingkungan yaitu penurunan emisi CO2.

Sumber: Yuli Herlina Harahap

dicapai dengan menerapkan CO2 emission
reducti on yang sejalan dengan
Clean Development Mechanism (CDM);
effi siensi energi dan diversifi kasi dalam
rangka mendapatkan energi terbarukan.
Green Industry adalah komitmen seti
ap industri untuk mengurangi dampak
terhadap lingkungan akibat proses
produksi dan produk yang dihasilkannya
melalui efi siensi penggunaan sumberdaya
secara terus menerus serta
bersifat rendah karbon yang diterapkan
pada pemilihan bahan baku, proses
produksi, produk akhir, dan pelayanan
di suatu kegiatan/industri (www.unido.
org). Green industry merupakan konsep
pengembangan industri yang berkelanjutan
secara ekonomi, lingkungan, dan
sosial, dimana seti ap jenis industri berpotensi
untuk “green”.
Dalam Rencana Aksi Deklarasi Manila,
telah dirumuskan langkah-langkah
yang diperlukan untuk mereduksi intensitas
penggunanan sumberdaya alam
dan emisi karbon dari sektor industri
di Asia, serta memonitor upaya-upaya
dalam skala nasional. Dalam deklarasi
tersebut, pilar-pilar yang tercakup dalam
green industry adalah produksi
bersih produk dan layanan yang berwawasan
lingkungan serta pertumbuhan
dan daya saing. Secara menyeluruh,
konsep green industry merupakan cara
pengembangan sektor industri yang
berkesinambungan, baik secara ekonomi,
lingkungan, maupun sosial (EPS,
2009).
Industri-industri yang dapat menerapkan
green industry adalah industriindustri
yang bergerak di sektor “envirinmental
good” dan jasa, meliputi : industri
pendaur ulang, pengolah limbah,
pemusnah limbah, pengangkut limbah,
konsultan lingkungan, industri pengolah
air limbah, pengendali pencemaran
udara, peralatan pengolah limbah, industri
manufaktur dan instalasi peralatan
energi yang terbarukan, konsultan
energi, laboratorium khusus pengukuran
dan analisa lingkungan, dan industri
yang memproduksi teknologi bersih.
Menurut OECD, konsumsi sumber
daya alam per kapita di wilayah Asia
jauh lebih rendah dibandingkan dengan
negara-negara maju (OECD). Sedangkan
dilihat dari intensitas konsumsi
sumber daya untuk menghasilkan satu
satuan GDP sebesar dua kali dari intensitas
konsumsi sumber daya di Eropa
dan Amerika Utara. Dengan demikian,
masih ada peluang untuk meningkatkan
efi siensi sumber daya di Asia. Dengan
melakukan efi siensi sumber daya
terutama di sektor industri antara lain
melalui 3R dan penggunaan low carbon
resources, maka akan menurunkan
biaya produksi sehingga mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
daya saing internasional serta mencapai
target di bidang lingkungan yaitu
penurunan emisi CO2.

Perbaikan Iklim Industri belum Dirasakan Pengusaha

29 Mei 2010 19:37 WIB

JAKARTA–MI: Pengusaha tidak merasakan adanya perbaikan iklim industri dalam setahun terakhir, meskipun IMD World Competitiveness Yearbook menaikkan posisi Indonesia ke urutan 35 dari sebelumnya di posisi 42.

“Tidak ada yang berbeda, lihat perusahaan mana saja yang ekspansi, ada tidak?. Itu indeks diukurnya secara global, lebih ke retail, bukan ke industri,”kata Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki), Achmad Wijaya, ketika dihubungi, Sabtu (29/5).

Achmad menjelaskan, naiknya daya saing Indonesia tersebut lebih didasarkan pada nilai trading dan membaiknya angka inflasi, bukan kondisi perkembangan industri dalam negeri. Padahal, dalam nilai trading, sebagian besar didominasi oleh impor yang tinggi.

“Orang kita punya usaha di China di Vietnam, kemudian diimpor masukin ke Indonesia, pakai merek dia. Itu barang banyak masuk ke sini, harga murah dan bersaing, akhirnya competitiveness kita dinilai baik. Padahal bukan itu yang seharusnya diukur. Bagaimana bisa membaik, pertumbuhan industri kita saja di bawah 2%,”ujarnya.

Indeks yang tepat, lanjutnya, harusnya didasarkan pada perkembangan industri. Selain Indonesia, negara yang naik peringkat adalah Singapura, menduduki posisi pertama. Melihat hal itu, Achmad mengatakan apa yang terjadi di Singapura dan Indonesia sama, artinya hanya didasarkan pada besarnya nilai impor.

“Lihat di SIngapura, apa ada ekspansi, tidak ada pertambahan pabrik. Yang besar di sana impor saja, sama dengan kita,” ujarnya. (Ndu/OL-03)

 

Visi 2030 dan Roadmap 2010 Industri Nasional

Visi 2010 Industri Nasional

Dalam periode 25 tahun ke depan dengan dasar sistem politik yang demokratis dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung setiap lima tahun, dapat diciptakan Republik Indonesia sebagai Negara Industri Maju dan Bangsa Niaga Tangguh yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran, melalui :

1.  Kebangkitan kekuatan rekayasa, rancang bangun, manufaktur dan jaringan penjualan produk Industri Nasional, terutama dengan menghasilkan barang dan jasa berkualitas unggul yang menang bersaing dengan produk negara-negara di kawasan Asia seperti Vietnam, Malaysia dan Cina, baik dipasar domestik maupun Regional.

2. Kebangkitan kekuatan industri nasional pengolah hasil sumber daya alam dengan produk olahan bermutu terjamin, sehingga dapat dicapai swasembada pangan secara lestari dan berkemampuan ekspor.

3. Kebangkitan daya cipta dan kreativitas rekayasa dan rancang bangun putra-putri Indonesia, sehingga industri nasional berbasis tradisi dan budaya bangsa dapat tumbuh berkembang kembali melalui produk berkualitas tinggi yang dicintai dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai “life style” masyarakat Indonesia.

Roadmap 2010 Industri Nasional

Wujudkan Tiga Misi Utama Industri Nasional, untuk mencapai :

1. Pertumbuhan Ekonomi di atas 7%

2. Peningkatan Daya Tarik Investasi dan Daya Saing Bangsa

3. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Angka Kemiskinan

Dengan menggunakan tiga ujung tombak kebijakan strategis, berupa :

1. Kebijakan untuk melakukan Restrukturisasi Total Industri Nasional

2. Kebijakan untuk melakukan Reorientasi Arah Kebijakan Ekspor Bahan Mentah

3. Kebijakan untuk melakukan Penataan Ulang Tata Niaga Pasar Dalam Negeri

Yang difokuskan pada Sepuluh klaster Industri unggulan.

Dengan secara sistimatis, bertahap dan konsisten melaksanakan secara strategis, 6 (enam) kelompok prioritas implementasi dan tindakan nyata, melalui pelbagai insentif bagi industri nasional dalam rangkaian paket kebijakan moneter dan fiskal yang diintegrasikan kedalam kebijakan industri dan perdagangan.

Fokus pada Sepuluh Klaster Industri Unggulan

Empat Klaster Industri Unggulan Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Diatas 7 %

1. Industri Tekstil dan Produk Tekstil , Sepatu dan Alas Kaki

2. Industri Elektronika dan Komponen Elektronika

3. Industri Otomotif dan Komponen Otomotif

4. Industri Perkapalan

Tiga Klaster Industri Unggulan Peningkatan Daya Tarik Investasi dan Daya Saing bangsa

1.  Industri Pengembang Infrastruktur, seperti : Industri Pembangkit Sumber Energi, Industri Telekomunikasi, Pengembang Jalan Tol, Konstruksi, Industri Semen, Baja dan Keramik

2.  Industri Barang Modal dan Mesin Perkakas

3.  Industri Petrokimia Hulu/Antara, termasuk Industri Pupuk

Tiga Klaster Industri Unggulan Penggerak Pencipta Lapangan Kerja dan Penurunan Angka Kemiskinan

1. Industri Pengolahan Hasil Laut & Kemaritiman

2. Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, termasuk Industri Makanan dan  Minuman

3. Industri Berbasis Tradisi dan Budaya, utamanya: Industri Jamu, Kerajinan Kulit-Rotan dan Kayu (Permebelan),  rokok Kretek, Batik dan Tenun Ikat

http://www.kadin-indonesia.or.id

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.