HARMONISASI TARIF VS KESIAPAN REGULASI TEKNIS DALAM KERANGKA AFTA & ACFTA

A. PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK (HTBMI) 2005-2010

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri serta mengantisipasi liberalisasi perdagangan internasional, pemerintah memiliki suatu program yang dikenal dengan Harmonisasi Tarif Bea Masuk Indonesia (HTBMI) yaitu penetapan tingkat tarif bea masuk dimana tarif bea masuk produk hulu lebih rendah dari produk antara dan produk antara lebih rendah dari produk hilir (bersifat eskalasi). Tingkat tarif yang bersifat eskalasi tersebut dimaksudkan agar struktur industri menjadi semakin kokoh. Untuk kepentingan nasional yang lebih besar, tingkat tarif produk hulu bisa lebih besar daripada produk hilirnya. Namun untuk menjaga daya saing produk hilirnya pemerintah dapat memberi kompensasi bea masuk yang ditanggung oleh pemerintah terutama bagi industri yang bahan bakunya belum dibuat di dalam negeri. HTBMI dilakukan secara bertahap melalui pola penjadwalan tarif bea
masuk.
Program HTBMI bertujuan untuk :
1. Peningkatan efisiensi dan daya saing industri
2. Perlakuan yang adil bagi seluruh industri
3. Kepastian berusaha bagi investor
4. Menganti sipasi globalisasi ekonomi
5. Meningkatkan efisiensi administrasi kepabeanan & pencegahan penyelundupan


Dengan program HTBMI diharapkan pada tahun 2010 tarif bea masuk yang berlaku akan menjadi harmonis (tidak harus bersifat eskalasi), rendah (untuk menganti sipasi liberalisasi perdagangan), uniform (untuk tujuan efi siensi administrasi Kepabeanan), dan terjadwal (dengan memperhatikan dayasaing industri dalam negeri dikaitkan dengan road map industri). PelaksanaanHTBMI dilakukan secara bertahap untuk keseluruhan pos tarif sejumlah 11.171 pos tarif dengan bola penurunan tarif bea masuk mulai tahun 2005 sampai dengan 2010 :

1. HTBMI Tahap I

Tahap ini merupakan program penurunan tarif bea masuk yang mencakup sektor primer dan beberapa sektor industri sejumlah 1.964 pos tarif. Dasar hukum yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2005.

2. HTBMI Tahap II
Tahap ini merupakan program penurunan tarif bea masuk untuk sektor industri sebanyak 9.207 pos tarif. Dasar hukum yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2005 yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2006.

B. KETERKAITAN ANTARA PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK INDONESIA DENGAN ASEAN FREE TRADE AGREEMENT (AFTA) & ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)

HTBMI merupakan program penjadwalan penetapan tarif bea masuk Most Favoured Nati on (MFN). Tarif MFN adalah tarif bea masuk yang berlaku umum untuk semua negara. Bagi negara yang belum memiliki suatu kerjasama FTA dengan Indonesia, maka tarif bea masuk yang digunakan dalam perdagangan barangnya menggunakan tarif MFN. Sedangkan bagi negara yang telah bergabung dalam suatu kesepakatan FTA dengan Indonesia, maka dapat menggunakan tarif preferensial yang telah disepakati sebelumnya. Untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, memberikan kepasti an hukum bagi investor, memberikan perlindungan bagi konsumen, dan meningkatkan efisiensi administrasi kepabeanan, maka tarif MFN akan disesuaikan secara bertahap sehingga menjadi lebih harmonis, rendah, dan uniform di tahun 2010 melalui Program HTBMI. Dengan penjelasan di atas, terkesan bahwa penetapan tarif
nasional (MFN) dalam program HTBMI terlihat ti dak terkait dengan penetapan tarif preferensial, padahal dalam kenyataannya penetapan tarif nasional (MFN) dalam program HTBMI sangat terkait dengan penetapan tarif preferensial. Jika produk yang telah disepakati dalam suatu kesepakatan FTA memiliki ti ngkat tarif bea masuk rendah dan produk tersebut banyak di impor dari partner kerjasama FTA, maka strategi dalam penetapan tarif MFN pada program HTBMI untuk produk itu tidak dapat diti ngkatkan. Sebagai contoh dengan adanya ACFTA, produk baja asal impor China membanjiri pasar dalam negeri sehingga produk baja dalam negeri ti dak berdaya saing. Produsen baja dalam negeri mengusulkan agar pemerintah menetapkan suatu kebijakan tarif yaitu dengan menaikkan tarif bea masuk untuk produk baja. Hal ini ti dak mudah diterapkan karena pemerintah hanya dapat menaikkan tarif bea masuk MFN dan hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan karena importir tetap dengan leluasa mengimpor produk baja menggunakan tarif preferensial (ACFTA). Pada prinsipnya penetapan tarif FTA harus lebih rendah daripada tarif MFN.

Dalam kesepakatan AFTA, tarif bea masuk untuk semua jenis produk sudah harus 0% terhitung mulai 1 Januari 2010. Demikian pula yang terjadi dalam kesepakatan ACFTA, dimana produk-produk yang masuk dalam ketegori Normal Track 1, tarif bea masuknya sudah harus 0% pada 1 Januari 2010. Namun perkembangannya, kondisi industri saat kesepakatan tersebut disetujui sangat berbeda dengan kondisi pada saat ini. Krisis ekonomi yang melanda dunia mengakibatkan beberapa industri—yang pada awal perjanjian ACFTA mempunyai daya saing yang kuat—mengalami penurunan daya saing yang cukup signifikan sehingga sulit bersaing terutama menghadapi produk-produk dari China. Dasar pertimbangan inilah yang makin menguatkan Kementerian Perindustrian untuk mengusulkan modifikasi komitmen Indonesia dalam AC-FTA dan CEPT-AFTA dengan menunda penghapusan tarif bea masuk beberapa pos tarif dalam kesepakatan tersebut yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu bersaing dengan para mitra dagang.

Menteri Perindustrian telah menyampaikan surat kepada Menteri Perdagangan perihal usulan modifikasi konsesi tarif ASEAN-China Free Trade Agreement yang intinya meminta agar untuk beberapa produk besi baja yang termasuk dalam kategori Normal Track 1 dan Normal Track 2 dapat ditunda pemberlakukan tarif 0% seperti halnya untuk produk yang masuk ke dalam kategori Sensitive Track (tarif bea masuknya 0% – 5% pada tahun 2018). Selain besi baja, permintaan penundaan penurunan tarif pada cabang industri lainnya seperti elektronika, tekstil, permesinan, furniture, jamu, kosmetika, alas kaki, produk industri kecil, dan petrokimia. Menindaklanjuti surat Menteri Perindustrian, Kementerian Perindustrian juga menyusun data-data yang dapat mendukung usulan modifikasi konsesus tersebut.

Selain telah dibentuk Tim Koordinasi yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan tiga Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan untuk menyusun strategi baru dalam mengatasi banyaknya produk-produk China di pasar domestik. Strategi ini terdiri dari beberapa langkah antara lain :

  • Pemantauan di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia atas barang-barang yang mendapatkanfasilitas terkait ACFTA
  • Melakukan pengawasan pasar domestik, praktek penyelundupan, anti dumping, dan surat keterangan asal barang
  • Memberikan penguatan terhadap industri yang terkena dampak ACFTA
  • Meningkatkan upaya ekspor produk Indonesia ke berbagai negara yang menjadi peluang pasar
  • Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha/asosiasi
  • Mengopti malkan instrument trade remedy seperti safeguard, anti dumping, SNI, dll
  • Dalam hal ini perusahaan juga diminta untuk terus meningkatkan efisiensi di tingkat operasional

Terkait dengan SNI, saat ini Kementerian Perindustrian telah menyiapkan perumusan SNI wajib baru untuk 13 produk dari 51 SNI Wajib yang saat ini berlaku. Seluruh SNI wajib baru ini sebagian besar merupakan produk-produk manufaktur yang paling banyak mengalami overlap dengan produk-produk asal China yang beredar di pasaran, seperti baja, mainan anak-anak, motor bakar, kabel, hingga korek api gas. Perumusan SNI wajib berpatokan pada empat kriteria utama yakni kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan, melalui pengawasan lembaga sertifikasi produk (LS-Pro) dan lembaga inspeksi/laboratorium penguji, baik dari dalam maupun luar negeri yang dikoordinasikan oleh BPPI. Terkait penyederhanaan prosedur, pemerintah juga tengah merampungkan penyederhanaan prosedur serti fi kasi SNI. Nantinya, proses mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang saat ini memakan total waktu rata-rata hingga 41 hari akan dipangkas menjadi 30 hari.

Selain itu, untuk membantu sektor industri dalam meningkatkan daya saingnya, Pemerintah juga memberikan beberapa insentif antara lain :

  • Insentif PPh bagi industri tertentu di daerah tertentu (PP No.62 tahun 2008)
  • Pembebasan bea masuk atas impor barang modal & bahan penolong (PMK No.176 tahun 2009 sebagai pengganti PMK 135 tahun 2000)
  • Pembebasan PPN atas barang modal termasuk mesin dan peralatannya (PP No.7 tahun 2007)
  • Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk bahan baku yang belum diproduksi dalam negeri
  • Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) untuk industri strategis yang mengalami tekanan persaingan dari industri sejenis negara lain.

Sumber : Niken Triwulandari

Perihal bpkimi
Informasi Hasil Litbang & Kebijakan Iklim Mutu Industri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: